Makan Bergizi Gratis hingga Utang Jatuh Tempo Rp 800 T, APBN 2025 Menanggung Berat Berat
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis atau makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani mengatakan dengan adanya program ini akan membuat pengelolaan APBN tahun depan berat. Sebab, utang jatuh tempo Indonesia di tahun tersebut cukup besar, tercatat mencapai Rp 800 triliun.
"Saya rasa memang pengelolaan APBN tahun depan itu agak berat. Karena kan utang jatuh temponya cukup besar," kata Aviliani kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Menurut Aviliani, saat ini seharusnya pemerintah sudah memberikan rincian mengenai program andalan Prabowo-Gibran ini. Sebab, dengan hal ini akan membuat kepercayaan investor meningkat, sehingga mereka kembali masuk ke pasar keuangan domestik.
Simulasi Makan Siang di Tangerang.
- Biro KLIP Kemenko Perekonomian
"Karena sebenarnya kalau bisa sudah bisa menyampaikan clue-clue sebenarnya nanti itu di Agustus itu seperti apa sih. Jadi ini juga untuk supaya investor bisa masuk lagi kan, sekarang kan banyak yang keluar juga nih gara-gara itu," jelasnya.
Selain itu, Aviliani mengingatkan agar program makan bergizi gratis ini tidak menjadi ladang korupsi. Menurutnya, Pemerintah harus serius dalam mengelola program ini.
"Pada kenyataannya yang harus ditunjukkan adalah keseriusan ada target yang mau dicapai. Jangan sampai kasih makan siang tapi akhirnya banyak korupsi lagi kan," ujarnya.
Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Dia menilai, pemberian anggaran secara bertahap merupakan hal yang bagus. Pasalnya, pemberian anggaran secara langsung dengan nominal jumbo, dapat membuat investor bertanya-tanya.
"Kalau Rp 400 triliun kan pasti investor sudah mempertanyakan dong, kalau anggaran sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Itu kan menjadi pertanyaan mereka pastinya terhadap multiplier efek ekonomi dan itu akan berdampak juga nanti pada obligasi yang dijual pemerintah," imbuhnya.
