Kemenkeu Pastikan Semua Visi-Misi Prabowo Masuk di RAPBN 2025 Sesuai Instruksi Jokowi

Selasa, 25 Juni 2024 - 20:07 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

[dok. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu]

Sumber :

VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu memastikan, seluruh visi dan misi presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dia mengatakan, hal itu sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Kemenkeu bersama dengan pihak parlemen pun langsung mengerjakan hal tersebut di dalam RAPBN 2025.

"Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi-misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025," kata Febrio dalam telekonferensi di acara Kajian Tengah Tahun Indef 2024: 'Presiden Baru, Persoalan Lama', Selasa, 25 Juni 2024.

Dia menjelaskan, hal yang membuat RAPBN 2025 menjadi sangat spesial, adalah karena ini merupakan RAPBN transisi yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk pemerintahan presiden terpilih.

Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU

Photo :

VIVA/M Ali Wafa

Sehingga dalam proses penyusunannya, Febrio pun menegaskan bahwa Kemenkeu juga telah berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang sifatnya keberlanjutan. Dia menilai, dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi di dalam RAPBN, hal itu merupakan sesuatu yang baik bagi perekonomian Indonesia di tahun 2024 maupun tahun 2025.

Harapannya, proses transisi menuju APBN 2025 dapat berjalan dengan baik, sehingga Pemerintah pun terus berupaya agar komunikasi dengan pihak parlemen bisa terus dijaga dengan baik.

"Proses ini tentu membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang semakin intensif. Kita berharap bahwa transisi ini tentu sehalus mungkin dan tidak menimbulkan disrupsi," ujar Febrio.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Photo :

VIVA.co.id/Anisa Aulia

Dia juga memastikan bahwa aspek disiplin fiskal masih akan terus berlanjut, termasuk komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk masa pemerintahan baru.