Jokowi Minta Restrukturisasi Kredit Lanjut Sampai 2025, Bos OJK Bilang Gini

Ketua OJK, Mahendra Siregar.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta relaksasi restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 diperpanjang hingga 2025. Hal ini pun direspons oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar

Kemenkeu Pastikan Semua Visi-Misi Prabowo Masuk di RAPBN 2025 Sesuai Instruksi Jokowi

Mahendra mengatakan, terkait hal itu pihaknya akan melakukan pendalaman dan evaluasi terkait rencana perpanjangan restrukturisasi kredit

“Saya mendengar hal itu, kami ingin dalami yang dimaksudkan dengan hal-hal yang terkait (perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan),” kata Mahendra kepada wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan Selasa, 25 Juni 2025.

Jokowi Mau Perpanjang Restrukturisasi Kredit, Ekonom: Jangan Sampai, Bank yang Kasihan

Sebagaimana diketahui, kebijakan restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak COVID-19 ini baru saja berakhir pada 31 Maret 2024. Hal ini seiring pencabutan statis pandemi COVID-19 hingga perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil.

Respons OJK soal Polwan Bakar Suami hingga Tewas di Mojokerto

“Kalau kemarin dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran dari restrukturisasi kredit pandemi, sudah dihitung dari segi kecukupan modal, pencadangan CKPN, maupun juga tidak mengganggu likuiditas dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit sudah dilihat, diperhatikan, dan dikawal,” ujarnya.

“Dan kalau kita lihat juga pada sampai waktu terakhir ini, pertumbuhan kredit di tahun 2024 ini juga malah lebih tinggi dari tahun lalu,” sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk melanjutkan restrukturisasi kredit untuk perbankan. 

"Tadi ada arahan Bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada COVID-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Maret 2024 ini diusulkan ke OJK nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur (berakhirnya) sampai dengan 2025," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya