Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Masuk Kementerian Mana? Ini Kata Sri Mulyani
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, belum ditetapkan untuk dieksekusi oleh Kementerian Lembaga (K/L) tertentu.
Adapun untuk program makan bergizi gratis ini, kini sudah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pemerintah dalam hal ini mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun di tahun pertama pemerintahan Prabowo.
"Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya, itu nanti tim Prabowo yang akan menjelaskan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Senin, 24 Juni 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Bendahara Negara ini menjelaskan, bila anggaran itu belum ditetapkan pada kementerian tertentu namun sudah masuk ke postur APBN. Maka akan masuk ke dalam pencadangan anggaran, yakni Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur? Ya kita cadangkan, ada yang tadi menyebutkan bisa saja dalam BUN tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu akan sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana, eksekutornya siapa," jelasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, sudah disepakati alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Presiden terpilih beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau telah disepakati alokasi Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, alokasi Rp 71 triliun itu sudah ada dalam range postur defisit 2025 yang sebesar 2,29 persen hingga 2,82 persen.
"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range poster defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak presiden Jokowi pada 16 Agustus," terangnya.
