Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo Dialokasikan Rp 71 Triliun
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta - Pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Program unggulan dan salah satunya program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun, tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya," kata Airlangga di Kantor DJP, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Airlangga menuturkan, besaran anggaran itu sudah disetujui Prabowo dalam rapat yang sudah dilakukan bersama dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Pada prinsipnya beliau sudah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di rapat. Termasuk salah satunya terhadap dukungan program-program unggulan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, sudah disepakati alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.
"Presiden terpilih beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau telah disepakati alokasi Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, alokasi Rp 71 triliun itu sudah ada dalam range postur defisit 2025 yang sebesar 2,29 persen hingga 2,82 persen.
"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range poster defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak presiden Jokowi pada 16 Agustus," terangnya.
