![[dok. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya di acara Indonesian Tourism Investment Forum (ITIF) 2024, Rabu, 5 Juni 2024]](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2024/06/05/66600c90c555d-bisa-dongkrak-ekonomi-ri-hingga-8-persen-sri-mulyani-pariwisata-sudah-jadi-dna-orang-indonesia_665_374.jpg)
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kedepannya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola APBN.
"Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan juga, dan juga dari sisi sustainabilitas," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya, dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Tak hanya APBN, pemerintah 2024-2029 juga harus menjaga komitmen defisit maksimal sebesar 3 persen dan rasio utang terhadap PDB agar tetap dalam ambang batas aman. "Dan komitmen defisit untuk dijaga di level 3 persen dengan debt GDP ratio tetap di jaga pada level affordable dan prudent," kata dia.
Ia menilai pengelolaan APBN secara baik berguna untuk jadi pondasi menopang pemerintahan baru. Sri Mulyani juga mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Prabowo Subianto dalam rangka mengelola APBN tersebut.
"Ini bisa menjadi pondasi stabilitas pemerintahan baru, ini akan terus kita komunikasikan," ujar dia.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam debat kelima Pilpres 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menginginkan segala aspek APBN dikelola secara transparan. Maka itu, ia kembali menegaskan terus berkoordinasi dengan pihak Prabowo terkait APBN.
"Jadi kita kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru," tuturnya.
