UMKM Binaan Pemprov NTB Batal Jualan di MXGP, Belum Dapat Izin Pj Gubernur
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Mataram – UMKM binaan Pemprov NTB batal jualan saat perhelatan kejuaran balap motocross dunia atau MXGP 2024 yang berlangsung dua seri di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram, Lombok.
Project Director MXGP Indonesia, Diaz Rahmah Irhani mengatakan para kepala dinas di Pemprov NTB hingga saat ini tidak mengerahkan UMKM binaan untuk berjualan di event MXGP.
“Untuk tahun ini Pemprov tidak mendukung kegiatan kami, jadi UMKM di bawah binaan Pemprov tidak bisa bergabung di event MXGP. Karena statement PJ membantu dengan doa sehingga kadis-kadis terkait tidak bisa mengerahkan UMKM binaan Pemprov,” katanya, Rabu, 19 Juni 2024.
MXGP di Sirkuit Samota Sumbawa pada 2022 lalu (Satria)
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Meski demikian, Pemkot Mataram telah mengerahkan UMKM binaan mereka untuk berjualan di lokasi MXGP.
“Tapi karena support Pemkot Mataram, tahun ini kita bekerjasama dengan dinas koperasi dan Disdag (Dinas Perdagangan) untuk support UMKM,” ujarnya.
Diaz mengatakan ada sekitar 200 UMKM Pemkot Mataram yang bakal mengisi stand UMKM di lokasi selama event internasional tersebut berlangsung.
“Kurang lebih 150-200 UMKM yang akan bergabung,” ujarnya.
Sebelumnya memang Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi tidak mendukung pelaksanaan MXGP di NTB. Dia berdalih bahwa MXGP sebelumnya telah menyisakan utang.
“Passion saya adalah ingin segala sesuatunya bersih, dan tidak menjadi masalah, tidak jadi utang. Apa artinya nanti kalau akhirnya bermasalah, berutang. Saya hanya tidak mau mengerjakan sesuatu yang bermasalah," kata dia.
Menanggapi itu, Diaz mengatakan dalam pelaksanaan MXGP dari tahun ke tahun tidak menggunakan APBD NTB. Sehingga mengaku heran soal utang MXGP, karena itu bukan merupakan gawe daerah.
“Kita ada sponsor dan support dari pusat. Kita tidak menggunakan dana APBD NTB karena sejak penyelanggaraan MXGP di NTB kita tidak pernah menggunakan dana APBD,” ujarnya.
UMKM berjualan di lokasi MXGP Lombok 2023
- VIVA/Satria Zulfikar
Lalu Gita juga sempat melontarkan pernyataan tidak memaksa ASN untuk ikut membeli tiket MXGP. Diaz mengatakan sejak 2022 MXGP digelar di NTB hingga 2024 saat ini, tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk mengerahkan ASN.
“Kita tidak pernah ada permintaan ke Pj baik untuk pembelian tiket oleh ASN, jadi saya rasa tahun kemarin tidak dikerahkan jadi seharusnya tidak ada isu seperti ini,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, Abdul Majid merasa sangat kecewa dengan langkah yang dilakukan Lalu Gita Ariadi. Padadal pada setiap event, PKL selalu mendapat keuntungan.
“Setiap event internasional di NTB seperti MotoGP, MXGP dan lainnya, PKL selalu antusias karena mendapat keuntungan. Menjadi tempat mereka mengais rejeki,” kata Majid.
Dia mengaku kecewa dengan sikap Pj Gubernur NTB yang mencoba meniadakan event yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya PKL. Bahkan Majid menduga ada tendensi dari Pj Gubernur NTB yang selalu berupa menghapus program dari Gubernur NTB sebelumnya.
“Ini saya lihat justru ada tendensi untuk menghapus program Gubernur NTB sebelumnya. Pj ini seperti tidak peduli program itu baik untuk masyarakat, tapi karena merupakan program lama gubernur sebelumnya, jadi dihentikan,” ujarnya.
