Ekonom Ungkap Bahaya Pemain Judi Online yang Jatuh Miskin Dapat Dana Bansos
- Freepik
Jakarta – Baru-baru ini usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang ingin memasukkan korban judi online ke dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) menuai sorotan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai jika setiap pemain judi online mendapatkan bansos sangat tidak tepat. Sebab, para pelaku judi online sebenarnya memiliki dana untuk bermain depo slot, artinya mereka memiliki pendapatan.
"Tentu jika kebijakannya adalah setiap pemain judi online mendapatkan bansos itu sangat tidak bijak mengingat yang patut mendapatkan bansos adalah mereka yang miskin dan miskin ekstrem. Pemain judi online bagaimana pun juga mempunyai dana untuk depo slot artinya secara keuangan, mereka ada pendapatan," kata Huda kepada VIVA Bisnis Selasa, 18 Juni 2024.
Huda menegaskan, jika para pemain judi online mendapatkan bansos berpotensi membuat anggaran negara membengkak dan cenderung tidak tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan merugikan negara dan pembayar pajak.
"Akhirnya akan merugikan negara dan pembayar pajak. Terlebih dalam jangka panjang akan membentuk karakteristik SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak berkualitas karena dengan mereka melakukan 'pelanggaran' mereka mendapatkan bansos," ujarnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy memberi keterangan di MK
- Dok MK
Huda berpendapat, secara aturan judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara. Sehingga, ketika pelaku sadar melakukan aktivitas itu maka mereka sudah melanggar aturan.
"Mereka tidak bisa disebut korban. Kecuali mereka ditipu dengan dalih investasi yang ternyata itu judi online, itu bisa jadi disebut korban. Tapi mereka memainkan judi slot ya enggak," jelasnya.
Lebih lanjut Huda menyampaikan, kriteria penerima bansos sendiri adalah mereka yang masuk dalam kategori miskin atau tidak, bukan pemain judi online atau tidak.
"Jika ditambah dengan syarat 'bukan pemain judi online' ya harus dibuktikan secara data. Jangan sampai tambahan karakteristik/syarat itu menjadi celah bagi memainkan data penerima bansos," ujarnya.
Meski demkian, Huda mengatakan ketika pemain judi online tersebut sudah miskin, mereka bisa saja menjadi penerima bansos. Namun, dengan beberapa catatan.
"Makanya, terlepas untuk depo slot atau seperti apa, mereka tetap berhak bansos ketika mereka miskin. Kalau ingin menghindari penggunaan yang tidak-tidak, berikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan bansos dalam bentuk barang," tegasnya.
"Makanya harus dilihat lagi data kemiskinan yang terbaru apakah mereka layak disebut miskin atau miskin ekstrem," sambungnya.
Judi online. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menegaskan praktik judi baik secara langsung maupun daring (online), dapat memiskinkan masyarakat.
“Ya termasuk banyak yang menjadi miskin, itu menjadi tanggung jawab dari Kemenko PMK,” kata Menko Muhadjir Effendy ketika ditanya mengenai dampak judi online di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Dalam upaya penanganan judi online, kata dia, Kemenko PMK telah banyak mengadakan advokasi bagi korban judi online, bahkan memasukkan mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial.
“Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” kata Menko Muhadjir Effendy.
