Airlangga Ungkap Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Tembus Rp 39 Triliun
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap realisasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pusat untuk pengendalian inflasi menembus Rp39 triliun hingga 31 Mei 2024. Angka ini setara 29 persen dari total pagu sebesar Rp124,16 triliun.
Airlangga mengatakan, untuk realisasi fiskal daerah mencapai Rp13,56 triliun dari pagu sebesar Rp92,87 triliun. Sementara, dari sisi fiskal pusat, dukungan kementerian, anggaran, dan lembaga terus didorong.
“Realisasi anggaran K/L sampai 31 Mei anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun,” kata Airlangga dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Jumat, 14 Juni 2024.
Dia bilang, pemerintah juga akan melakukan kesinambungan pasokan domestik guna menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah.
“Dari Badan Pangan akan mempersiapkan terkait hal kedua yaitu data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Kemenko Perekonomian
Adapun untuk stabilisasi harga jangka pendek terang Airlangga, akan dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan. Sebab, dengan Gerakan Pangan Murah dapat menekan kenaikan harga terhadap harga pangan lebih tinggi.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, pada Mei 2024 inflasi RI tercatat sebesar 2,84 persen year on year (yoy), atau relatif lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya. Seperti Rusia yang sebesar 7,84 persen yoy, India sebesar 4,75 persen yoy, Australia sebesar 3,6 persen yoy, dan Amerika Serikat (AS) di 3,3 persen.
“Namun kita perlu catat China dan Amerika Serikat shifting perdagangan. Di kuartal ini perdagangan Asean ke AS daripada China. Ini untuk pertama kali dalam sejarah,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
