Suharso: Luar Biasa, Anggaran Revolusi Mental di Daerah Dipakai Beli Motor Trail

Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, anggaran belanja program prioritas seringkali disalahgunakan oleh daerah. Salah satunya anggaran yang seharusnya digunakan untuk menurunkan stunting, justru dibelanjakan untuk membenarkan pagar Puskesmas.

Suharso mengatakan, temuan itu terlihat pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna). Aplikasi ini digunakan sebagai pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Pengalaman waktu saya pertama masuk ke Bappenas saya melihat di Krisna, misalnya stunting pada waktu itu saya lihat di Krisna stunting lokasinya saya zoom terus-terus sampai akhirnya programnya apa. Ternyata memperbaiki pagar Puskesmas, itu terjadi," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis, 13 Juni 2024.



Ilustrasi motor trail modifikasi

Photo :

• Istimewa

Tak hanya itu, Suharso juga menemukan kasus, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk program revolusi mental namun disalahgunakan untuk membeli motor trail. 

"Ini yang luar biasa, judulnya adalah mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan," ujarnya.

Suharso mengaku tidak kuasa terhadap praktik-praktik tersebut. Hal ini karena peran Kementerian PPN/Bappenas sangat terbatas dalam pengalokasian APBN, 

"Kami enggak kuasa. Jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik jadi kami mengerti tapi enggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki," ucapnya. 

"Saya nggak lihat soal itu karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami, kami alokasi tapi anggarannya tidak di kami. Jadi kami cuma alokasi," sambungnya. 

Selain itu, Suharso menuturkan bahwa ribuan proyek masuk dari daerah untuk meminta DAK Fisik dengan mengatasnamakan prioritas. Dia mencontohkan, misalnya untuk pariwisata, yang mana banyak desa ingin menjadi daerah tujuan wisata. 

"Kemudian misalnya bicara pariwisata, maka semua desa ingin menjadi daerah tujuan wisata, bayangkan ribuan desa minta. Mereka cuma untuk memperbaiki toiletnya, waduh luar biasa, banyak," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

"Kami enggak kuasa. Jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik jadi kami mengerti tapi enggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki," ucapnya.