Bahlil Ngeluh Anggarannya Kecil, Minta DPR Panggil Sri Mulyani

[Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I-2024, Senin, 29 April 2024]
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluh karena kekurangan anggaran di kementeriannya. Ia meminta anggota DPR untuk memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. 

Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025

Bahlil mengatakan bahwa ia telah mendapatkan target investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun yang sudah tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.  Target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, serta mendukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Photo :
  • Antara
Saat Menkeu Sri Mulyani Bilang PPN 12 Persen Indonesia Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

"RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai dengan Rp1.900 triliun, itu sebagai syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas lima persen dan itu untuk mendorong ekspor impor produk hilirisasi dan penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Selasa (11/6/24), dilansir dari channel YouTube TVR Parlemen.

Menurut Bahlil, lapangan kerja berkualitas adalah yang menawarkan upah yang memadai sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pegawainya.

Jokowi hingga Bobby Dipecat PDIP, Bahlil Tawari Masuk Golkar?

"Lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," katanya.

Guna mencapai target tersebut, Bahlil mengusulkan agar anggaran untuk Kementerian Investasi ditingkatkan. Menurut Bahlil, tanpa anggaran yang memadai, akan sulit untuk mencapai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang (target) dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih, " ungkap Bahlil.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Bahlil berharap anggota DPR bisa mengundang Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa untuk menjelaskan tentang penurunan anggaran tersebut.

"Saya meminta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini (penurunan anggaran),” ujarnya kepada anggota DPR.

Bahlil juga mengusulkan agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar karena menurutnya itu sesuai dengan anggaran yang tersedia.

"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," kata Bahlil.

Di akhir pernyataanya, Bahlil dengan tegas mengatakan bahwa RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan yaitu target sebesar Rp1.850 triliun itu tidak inheren atau tidak bergaris lurus dengan anggaran yang ia terima di kementerian.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya