BP Tapera Bantah Dana Peserta Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN

Jakarta – Sejumlah opini yang berkembang di masyarakat menyebut, terdapat kemungkinan jika pengelola dana iuran Tapera akan dimanfaatkan untuk program makan gratis dan kepentingan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat dikonfirmasi, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Sugiyarto, dengan tegas membantah hal tersebut. Dia menekankan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara dana Tapera dengan proyek pembangunan IKN.

Hal itu diutarakannya saat menjawab pertanyaan perihal apakah ada kaitannya antara dana yang akan dikumpulkan melalui iuran Tapera ini, dengan pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan IKN dan program makan gratis.



Konferensi pers Tapera di kantor BP Tapera di Jakarta, Rabu

Photo :

• Antara

"Jadi tidak ada hubungannya antara dana peserta (Tapera) dengan pembangunan IKN. Karena uang yang berasal dari peserta, murni digunakan untuk peserta," kata Sugiyarto dalam telekonferensi di FGD yang digelar YLKI, Selasa, 11 Juni 2024.

Dia menegaskan, nantinya dana simpanan yang berasal dari iuran para peserta Tapera itu, akan disimpan secara terpisah dan hanya boleh digunakan untuk memberikan manfaat untuk para peserta.

Terlebih, Sugiyarto juga menekankan bahwa sampai saat ini, sama sekali belum dilakukan penarikan dana iuran kepada para peserta baru Tapera tersebut.

"Sejak pemungutan (iuran) berhenti di tahun 2020 lalu, maka berdasarkan aturan yang ada, dana peserta Tapera hanya bisa digunakan untuk kepentingan para peserta itu sendiri," ujarnya.



Konferensi Pers BP Tapera

Photo :

• VIVA.co.id/Anisa Aulia

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, juga telah membantah kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan membiayai program makan gratis dan pembangunan IKN dengan dana simpanan Tapera.

"Tapera tidak ada hubungannya dengan APBN. Tidak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya (masing-masing)," kata Moeldoko.

Dia memastikan, dana Tapera telah dikelola secara transparan melalui Komite Tapera, yang dikepalai oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Halaman Selanjutnya

"Sejak pemungutan (iuran) berhenti di tahun 2020 lalu, maka berdasarkan aturan yang ada, dana peserta Tapera hanya bisa digunakan untuk kepentingan para peserta itu sendiri," ujarnya.