Pesan Ma'ruf Amin soal Anggaran Pembangunan Papua
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan, agar penganggaran dalam percepatan pembangunan Papua mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya berfokus pada kualitas pendidikan hingga penurunan kemiskinan ekstrem.
Hal ini disampaikannya saat meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
"Saya ingin menyampaikan beberapa pesan bagi percepatan pembangunan Papua. Pertama susun dan implementasikan desain program program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam rangka RIPP 2022-2041," kata Ma'ruf dalam acara Peluncuran RIPPP, Jumat, 7 Juni 2024.
"Pastikan perencanaan penganggaran program-program ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat," sambungnya.
Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan jalan Trans Papua dengan motor Trail
- Biro Setpres
Dia menegaskan, program ini harus difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, hingga penanggulangan stunting.
Ma’ruf menyebut, SIPPP tidak hanya menjadi alat pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan di Papua. Melainkan sebagai pendorong langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data perencanaan pembangunan di Papua.
Dia juga meminta, agar percepatan pembangunan di wilayah Papua dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
"Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab integritas," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan RIPPP mengusung visi besar untuk Papua kedepannya, yakni terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera.
"Kegiatan peluncuran hari ini peluncuran RIPPP tahun 2022-2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut kami dapat memperkenalkannya kepada seluruh pelaku pembangunan termasuk masyarakat luas tentang arah pembangunan jangka panjang di wilayah Papua," kata Suharso.
Suharso menjelaskan, visi besar pembangunan Papua itu diterjemahkan dalam tiga misi utama. Pertama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat menuju Papua sehat.
"Dengan demikian, pada tahun 2041 diharapkan setidak-tidaknya angka prevalensi stunting turun hingga dibawah 10 persen, umur harapan hidup meningkat, serta seluruh kabupaten kota mencapai eliminasi malaria," jelasnya.
Kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama menuju Papua cerdas.
"Sehingga harapan lama sekolah di wilayah Papua di tahun 2041 diharapkan dapat mencapai 15-16,6 tahun," katanya.
Sedangkan ketiga jelas Suharso, untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing menuju Papua produktif. Dengan hal ini diharapkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Papua menurun.
"Dalam misi ini diharapkan pada tahun 2041 tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dapat turun masing-masing menjadi 5,8-2,82 persen dan 4,11-1,73 persen," imbuhnya.
