Sri Mulyani Ungkap Defisit Anggaran 2,82 Persen pada 2025 Sudah Pertimbangkan Program Prabowo-Gibran
- YouTube @Kementrian Keuangan RI
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit anggaran pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 2,45-2,82 persen, sudah mempertimbangkan seluruh program presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini dikatakan oleh Sri Mulyani menanggapi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta defisit dalam APBN 2025 sebesar 0 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kebijakan APBN 2025 akan terus di desain ekspansif namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampaikan antara 2,45-2,82 persen membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Sebelumnya, PDI Perjuangan meminta untuk kebijakan defisit fiskal pada tahun 2025 atau awal pemerintahan baru mengarah pada keseimbangan atau 0 persen terhadap PDB.
“Kebijakan defisit pada APBN 25 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto.
Adapun Sri Mulyani sebelumnya mengaku terus melakukan komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya terkait transisi pemerintahan dan rancangan APBN di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Termasuk, kata Sri Mulyani, membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.
Menurut Sri Mulyani, komunikasi tersebut penting agar program-program prioritas dan unggulan Prabowo-Gibran bisa diakomodir dalam APBN 2025.
"Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Menkeu menambahkan, komunikasi dengan pemerintahan baru perlu agar terjadi kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa didukung dengan anggaran yang memadai.
"Sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas kemauannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu," kata Sri Mulyani.
