Sri Mulyani Klaim Program Makan Bergizi Dorong Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
VIVA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut program makanan bergizi dapat mendorong perekonomian RI tumbuh tinggi sebesar 6 persen hingga 8 persen. Hal ini juga seiring dengan target Indonesia Emas 2045.
Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai target itu kualitas dan inklusivitas perlu terus diperbaiki. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
"Kami sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi 6-8 persen dengan kualitas dan inklusivitas yang perlu terus diperbaiki," kata Sri Mulyani di Jakarta Selasa, 4 Juni 2024.
Ilustrasi makan siang gratis
- Suistanweb
Dia menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga, produktivitas wajib ditingkatkan. Ini bisa diperoleh melalui investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi, agar bisa menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi dalam ekonomi nasional.
"Dengan demikian, program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan. Serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia," jelasnya.
Bendahara Negara ini melanjutkan, bila berkaca dari negara-negara yang berhasil menjadi negara maju seperti Korea Selatan. Maka diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten.
Dia menyebut, dalam 15 tahun menuju negara maju, investasi dan sektor manufaktur Korea Selatan tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya. Taiwan investasi tumbuh 20 persen, dan sektor manufaktur tumbuh di atas 8 persen.
"Hal ini menunjukkan selain kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia, maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peran investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi kunci bagi perjalanan menuju Indonesia Emas," imbuhnya.
Bamsoet Dorong Kadin Jadi Kekuatan Ekonomi yang Sejajar dengan Politik, Begini Caranya
Bamsoet, menekankan perlunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, guna memperkuat peran Kadin Indonesia.
