Venezuela Juga Punya Program 'Tapera', Hanya Buat Warga Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum
- Muhammad Solihin
Caracas – Program iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru-baru ini menjadi sorotan, dan memicu banyak reaksi di kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang mengeluh keberatan dengan program tersebut.
Menariknya, program perumahan bagi warga negara tidak hanya terjadi di Indonesia, negara-negara berkembang lainnya juga memiliki program yang sama. Setelah Afrika Selatan dan Korea Utara, Venezuela juga memiliki program perumahan yang sama.
Program perumahan Venezuela, Gran Misión Vivienda (Misi Perumahan Besar), diperkenalkan pada tahun 2011. Program ini dimaksudkan untuk menyediakan perumahan gratis bagi keluarga dengan pendapatan di bawah upah minimum negara yaitu sekitar US$ 676 atau setara dengan Rp 10,9 juta perbulan.
Melansir dari Policy, Selasa, 4 Juni 2024, menurut situs Gran Misión Vivienda, 630.330 unit telah dibangun hingga saat ini.
Cara mencairkan dana Tapera
- ANTARA
Namun, Alan Gilbert, pensiunan profesor geografi di University College London, yang telah meneliti subsidi perumahan di negara-negara berkembang bersikap skeptis.
Salah satu alasannya adalah Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bahwa tahun lalu bahwa pemerintah tidak dapat terus memberikan rumah secara gratis dan setiap orang harus membayar sesuai kemampuan mereka untuk membeli rumah.
“Di Venezuela, kebijakannya berfluktuasi dari hari ke hari dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kurang transparan,” kata Gilbert.
Seperti diberitakan sebelumnya, Afrika Selatan juga memiliki program yang sama. Negara itu telah membuat kemajuan besar dalam menyediakan perumahan dan layanan (lahan yang terhubung dengan pasokan listrik, air dan saluran pembuangan) bagi masyarakat miskin.
Foto udara perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Program pemerintah itu dinilai oleh CEO Institute for Race Relation, Dr Frans Cronje, sebagai salah satu inisiatif kebijakan paling sukses dalam dua puluh tahun terakhir di negara tersebut.
"Menurut Departemen Permukiman, pemerintah telah menyediakan hampir empat juta peluang perumahan, 903.543 kios dan 2.835.275 rumah atau unit perumahan sosial, sejak tahun 1994," bunyi laporan SERI, Institut Hak Sosial-Ekonomi Afrika Selatan.
Meski demikian, tidak semua rumah gratis. Kebijakan pemerintah bervariasi selama bertahun-tahun, namun saat ini hanya mereka yang berpenghasilan kurang dari R3.500 atau Rp 3 juta per bulan dengan beberapa pengecualian seperti lansia dan penyandang disabilitas, yang diberikan rumah secara gratis.
