Pemerintah Sudah Cairkan Gaji ke-13 ASN Rp 21,12 Triliun
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu sudah membayarkan gaji ke-13 sebesar Rp21,12 triliun kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan pensiunan. Realisasi itu merupakan perkembangan hingga per Senin, 3 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, untuk ASN pusat baik TNI/Polri jumlah realisasi gaji ke-13 sebesar Rp 10,89 triliun dengan 1.655.294 pegawai/personil. Pun, gaji ke-13 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga sudah dicairkan.
"Pembayaran gaji-13 PNS sebesar Rp5,04 triliun untuk 709.573 pegawai. Pembayaran gaji-13 PPPK sebesar Rp298 miliar untuk 74.707 pegawai," kata Deni dalam keterangannya, Selasa, 4 Juni 2024.
Kemudian, pembayaran gaji-13 anggota Polri sebesar Rp3,18 triliun untuk 441.521 personel/pegawai. Lalu, pembayaran gaji-13 prajurit TNI sebesar Rp2,36 triliun untuk 429.493 personil/pegawai.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK.
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Deni menuturkan, dengan hal itu secara keseluruhan jumlah satuan kerja atau satker yang sudah dibayarkan sebanyak 8.423 atau 61 persen dari 13.755 satker.
Sementara, jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mengajukan gaji-13 sebanyak 81 K/L atau 96,43 persen, dari 84 K/L.
Adapun untuk pembayaran gaji ke-13 pensiunan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah membayarkan kepada 3.565.422 pensiunan.
"Pembayaran gaji ke-13 pensiunan sebesar Rp10,23 triliun 92,69 persen untuk 3.116.364 pensiunan dari 3.565.422 pensiunan," jelasnya.
Bila dirinci, pembayaran dari PT Taspen sebesar Rp 8,90 triliun atau 88,57 persen untuk 2.647.698 pensiunan dari 3.079.962 pensiunan. Lalu, PT Asabri sebesar Rp1,33 triliun atau 96,80 persen untuk 468.666 pensiunan dari 485.460 pensiunan.
Sementara, Deni menyampaikan pembayaran gaji ke-13 ASN daerah masih menunggu pencairan. "ASN daerah masih menunggu pencairan di bulan Juni 2024," ujarnya.
Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder
Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
