BI Gandeng BP2MI Perkuat PMI Kelola Keuangan
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK). Kerja sama ini untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan, NK BI dan BP2MI ini berlaku efektif hingga 31 Mei 2029.
"Ruang lingkup kerja sama meliputi pemberdayaan ekonomi dan keuangan pekerja migran Indonesia, peningkatan edukasi dan literasi pelindungan konsumen, pengembangan data dan statistik PMI untuk mendukung perumusan kebijakan, serta bentuk kerja sama dan koordinasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dan BP2MI," kata Juda dalam keterangannya dikutip Sabtu, 1 Juni 2024.
Juda menjelaskan, ada tiga hal yang perlu didorong untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi dan keuangan PMI. Pertama, pada proses pra-keberangkatan para pekerja migran perlu dibekali terkait literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan secara bijak dan aman serta memanfaatkan remitansi untuk tujuan produktif.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / BP2MI
- vivanews/Andry Daud
Kedua, pada saat penempatan di luar negeri, pekerja membutuhkan dukungan layanan remitansi yang handal dan terpercaya, agar dapat mengirimkan uang kepada keluarga di tanah air dengan cepat dan aman. Dalam hal ini, mereka perlu didukung dengan peningkatan literasi layanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen.
Ketiga, pada saat kembali ke tanah air, pemberdayaan ekonomi pekerja migran juga perlu didorong melalui peningkatan akses pembiayaan lembaga keuangan formal, serta program pelatihan keterampilan kewirausahaan.
Gedung Bank Indonesia (tampak depan)
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
Sehingga dengan demikian terang Juda, para pekerja yang kembali ke tanah air memiliki bekal yang cukup untuk memulai usaha mandiri dan berkontribusi pada perekonomian.
“Kerja sama yang baik antara BP2MI dan BI diharapkan dapat berlangsung semakin kuat dan erat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para pekerja migran," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, menyampaikan bahwa kerja sama antara BP2MI dan BI merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan akses keuangan yang kerap dihadapi pekerja migran.
"Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan para pekerja migran menjadi lebih baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera," imbuhnya.
Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Beberkan Ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
