Negara Nordik Sediakan Fasilitas Sekolah Gratis, Sri Mulyani: Pajaknya 70 Persen dari Pendapatan
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bicara mengenai sistem pendidikan gratis di negara-negara wilayah Eropa Utara atau Nordik, yang seringkali disinggung oleh masyarakat. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pajak yang dikenakan sangat tinggi.Â
Sri Mulyani mengatakan anak-anak di negara tersebut bisa mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, dikarenakan orang tuanya sudah dikenakan pajak mencapai 70 persen oleh negara.Â
"Kalau saya jadi menteri keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk mbok ya kayak Nordic country itu loh, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai dia perguruan tinggi dia gak perlu bayar apa-apa. Memang anak itu enggak bayar, yang bayar itu orang tuanya. Tax-nya bisa 65-70 persen dari pendapatan mereka," kata Sri Mulyani di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Kamis, 30 Mei 2024.
Ilustrasi pajak.
- Istimewa
"Aku pernah punya teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70 persen. Jadi kalau kamu dapat US$100 ribu, kamu cuma dapat US$30 ribu," sambungnya.Â
Sri Mulyani menyatakan, jika masyarakat ingin mendapatkan jaring pengaman sosial seperti negara-negara Nordik. Maka masyarakat harus bersiap dengan pengenaan pajak yang tinggi.Â
"Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic country, then you have prepare for a very big high income tax," tegasnya.Â
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Lebih lanjut Bendahara Negara ini mengatakan, saat ini risiko terbesar Indonesia berupa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, maka akan menjadi beban negara.Â
"Kalau kita lihat risiko bagi Indonesia yang paling besar tetap pada kualitas SDM-nya. SDM itu potensi karena Indonesia demografinya muda tapi dia bisa menjadi risiko liability pada saat SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya kita selalu debat, bagus bicara tentang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial," imbuhnya.
Rencana PPN 12 Persen, Apakah Peluang Perbaikan Pajak atau Beban Baru?
Rencana kenaikan PPN 12 persen memicu perdebatan. Apakah ini peluang untuk perbaikan sistem pajak atau justru beban baru bagi masyarakat? Temukan jawabannya di sini!
