Terapkan Manajemen Risiko, Kemenhub Genjot Strategi Perbaikan Organisasi

Jakarta – Kementerian Perhubungan terus menggenjot upaya berbenah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan capaian target kinerja organisasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Panjaitan menegaskan, karenanya penerapan manajemen risiko sangat penting, untuk mewujudkan instansi yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. 

"Manajemen risiko masih menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) yang besar. Untuk itu, dengan adanya aplikasi SIMARKO diharapkan dapat meningkatkan pencapaian tujuan dari sebuah organisasi," kata Lollan dalam keterangannya, Selasa, 28 Mei 2024.

Meski demikian, Dia juga menekankan perlunya memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik di berbagai lini. "Aplikasi SIMARKO ini diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi, peningkatan kinerja, dan mendorong manajemen yang proaktif," ujar Lollan.



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Kemenhub RI

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Selain itu, Lollan menjelaskan bahwa aplikasi SIMARKO juga diproyeksikan untuk dapat memberikan dasar yang kuat, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.

Serta, meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku.

Implementasi digitalisasi manajemen risiko ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Lollan menjelaskan, hal itu sebagai salah satu syarat indikator, guna menilai tingkat tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

“Urgensi manajemen risiko ini juga penting untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan, dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Implementasi digitalisasi manajemen risiko ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.