Jokowi dan Sekjen OECD Rapat di Istana Bogor, Ini yang Dibahas
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bogor – Upaya Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Istana Negara Bogor pada Selasa, 28 Mei 2024.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD), Airlangga Hartarto, turut mendampingi Presiden Joko Widodo.
Menko Airlangga menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD
- Kemenko Perekonomian
Dia menjelaskan, pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann, terkait dengan Proses Aksesi Indonesia setelah pertemuan yang pertama pada bulan Agustus 2023 lalu.
"Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi, dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa, 28 Mei 2024.
Airlangga menyampaikan, Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Selanjutnya, Pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.
Dia juga menyebut, ada sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD, yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik. Mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit anggarannya menjadi 5 persen dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.
Menkeu Sri Mulyani dengan Sekjen OECD Mathias Cormann.
- Anisa Aulia/VIVA.
Terkait proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi, diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya.
"Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)," ujar Airlangga.
Dia memastikan, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Indonesia yakni proses self-assesment, serta menyusun memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
"OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor, dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD," ujarnya.
Sebagai informasi, pada akhir tahun 2024, Sekjen Cormannn juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia, untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia. Survei tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia, untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi. Sehingga, investor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.
