Pemerintah Sudah Utang Rp 119,1 Triliun per 30 April 2024
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp 119,1 triliun per 30 April 2024. Realisasi itu mencapai 18,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun.
Adapun realisasi itu turun 51,1 persen jika dibandingkan dengan posisi pada April tahun lalu. Bila dirinci pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 128,6 triliun, atau turun sebesar 46,4 persen dibandingkan dengan posisi pada April 2023.
“Bahkan untuk penerbitan SBN, secara neto mencapai Rp 128,6 triliun, itu dibandingkan target APBN yang Rp 666,4 triliun, itu berarti mencapai 19,3 persen (dari target APBN), di bawah 20 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa dikutip Selasa, 28 Mei 2024.
Ilustrasi cadangan devisa, utang luar negeri, modal asing, dan devisa hasil ekspor.
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sri Mulyani mengatakan, secara keseluruhan untuk pembiayaan anggaran hingga April 2024 mencapai Rp 71,1 triliun atau sebesar 13,6 persen dari target dalam APBN.
Dia menyampaikan, realisasi pembiayaan anggaran itu turun tajam sebesar 68,3 persen, dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 224,4 triliun.
“Situasi ini sebetulnya cukup menguntungkan kita, karena pada April dengan volatilitas (yang tinggi) kita lihat terjadi kepanikan atau sedikit kenaikan dari sisi gejolak di pasar keuangan, termasuk dalam hal ini pasar bond, nilai tukar, dan saham,” ujarnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, dalam situasi volatilitas yang tinggi di pasar keuangan, spread tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan US Treasury cukup terukur. Hal ini didukung dengan kembali terjadinya aliran masuk modal asing ke pasar SBN sebesar Rp 13,56 triliun pada Mei 2024.
“Ini gambaran SUN (Surat Utang Negara) kita sangat dipercaya, dijaga. Oleh karena itu, kita mendapatkan dampak dari stabilitas harga meskipun dunia sedang mengalami gejolak. Ini karena track record APBN kita cukup prudent, selama ini kita transparan, akuntabel,” imbuhnya.
