Erick Thohir Ungkap Alasan Pilih Peruri Jadi GovTech Indonesia
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital, dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta. Guna memperkuat transformasi digitalisasi pelayanan publik di Indonesia, GovTech bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, membeberkan alasan Kementerian BUMN memilih Peruri untuk menjalankan INA Digital. Hal itu menurutnya didasarkan pada portofolio digital yang kuat, yang dibuktikan dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan Peruri.
"Karenanya penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital," kata Erick dalam peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri saat meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
INA Digital adalah bagian dari Peruri yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Pembentukan INA Digital diwujudkan, sejak Peruri mendapatkan mandat dari Pemerintah dalam Perpres No. 82/2023. INA Digital akan berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, guna mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.
Erick menjelaskan, pada tahap pertama, INA Digital akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di 9 layanan yang menjadi prioritas. Kesembilannya yakni layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
Layanan digital terpadu ini diyakini Erick akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, memudahkan akses masyarakat, dan mengurangi kerumitan yang sering dihadapi saat ini.
"Ke depannya masyarakat hanya perlu mengakses satu portal untuk berbagai layanan pemerintahan, sehingga dapat lebih menghemat waktu, mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik," ujarnya.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya.
- Dok. Peruri
Senada, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya mengaku, pihaknya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi, atas peresmian dan peluncuran GovTech Indonesia dan amanah yang diberikan kepada Peruri. "Peruri berkomitmen untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-sebaiknya, dan kami siap mengemban peran kunci dalam percepatan kemajuan bangsa," kata Dwina.
Dia menilai, penunjukkan Peruri sebagai GovTech Indonesia merupakan salah satu bentuk keberhasilan menjalankan transformasi digital secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Peluncuran produk digital pada tahun 2019 menjadi bukti nyata komitmen Peruri, untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan me-leverage bisnis di bidang sekuriti digital.
Peruri yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, diakui Dwina juga telah sukses menjalankan amanat dalam pembuatan meterai elektronik. Inovasi ini telah merangkul digitalisasi dalam memberikan kontribusi positif, dalam mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi di Pemerintahan.
"Proses transformasi yang kami jalani tidak hanya berfokus pada bisnis dan infrastruktur, tapi kami juga memahami pentingnya sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, Peruri juga telah menghadirkan talenta-talenta digital terbaik untuk mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintah," ujarnya.
Setoran Dividen BUMN Sudah Capai Target 100 Persen, Ini 10 Perusahaan Penyumbang Terbesar
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat setoran dividen perusahaan pelat merah mencapai sebesar Rp85,5 triliun hingga awal November 2024.
