Tumbuh Double Digit, BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar di Kuartal I-2024

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Unit Usaha Syariah BTN (BTN Syariah), telah menunjukkan komitmennya selama tahun 2023 dalam mendukung program perumahan berkelanjutan.

Dengan konsistensinya tersebut, BTN Syariah berhasil mencetak laba bersih senilai Rp 164,1 miliar pada kuartal I-2024, atau tumbuh 56,1 persen secara year-on-year (yoy) tahunan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 105,1 miliar.

"Kenaikan laba bersih BTN Syariah ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang meningkat 20 persen menjadi Rp 39,1 triliun pada kuartal I-2024, dibandingkan dengan Rp 32,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, dalam keterangannya, Senin, 27 Mei 2024.

Sementara, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 20,3 persen menjadi Rp 42,9 triliun. BTN Syariah juga membukukan peningkatan aset sebesar 17,9 persen (yoy) menjadi Rp 54,8 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 46,5 triliun.

Capaian-capaian positif itu pun turut diapresiasi oleh Euromoney Award, yang merupakan program penghargaan tahunan untuk industri perbankan global yang telah berlangsung sejak tiga dekade silam, dan diikuti oleh lebih dari 600 institusi perbankan dari 100 lebih negara-negara di dunia.

Dalam ajang penghargaan itu, BTN Syariah kembali meraih penghargaan di ajang Euromoney Islamic Finance Award selama 2 tahun berturut-turut, dimana kali ini sebagai Indonesia Best Domestic Islamic Bank.

Euromoney menetapkan penilaian tertinggi pada Unit Usaha Syariah BTN (BTN Syariah), karena telah menunjukkan komitmennya selama tahun 2023 dalam mendukung perumahan berkelanjutan hingga meluncurkan inisiatif lingkungan dan tata kelola perusahaan.

“Penghargaan ini merupakan suatu pencapaian bagi BTN Syariah dalam proses transformasinya menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2025 mendatang," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, dalam keterangannya, Senin, 27 Mei 2024.

Pada keterangan resminya, Euromoney menilai BTN dan BTN Syariah memainkan peran penting dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai distributor utama KPR bersubsidi pemerintah di Indonesia, BTN memperoleh lebih dari 70 persen alokasi pemerintah, sehingga menambah kuota sebesar 167.346 unit atau sekitar Rp 26 triliun pada tahun 2023.

Selain itu, di era digitalisasi, BTN mampu beradaptasi dengan baik dengan menciptakan digital mortgage ecosystem yang komprehensif, dan melihat pertumbuhan yang mengesankan di seluruh saluran digitalnya.

Hal itu termasuk peningkatan pengguna aktif perbankan seluler sebesar 50 persen dari tahun ke tahun, pertumbuhan sebesar 56 persen dalam pengajuan kredit pembiayaan perumahan (KPR) melalui situs web BTN Properti, termasuk aplikasi pendukungnya dengan peningkatan sebesar 55 persen dalam layanan digital proyek perumahan yang terdaftar.

Euromoney juga menambahkan, penilaian positifnya terhadap BTN karena BTN juga menonjolkan komitmennya terhadap ekonomi keberlanjutan. Salah satunya menerapkan inisiatif ramah lingkungan seperti memasang panel surya di kantornya, dan bergabung dengan organisasi seperti Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dan Inisiatif Pembiayaan Program Lingkungan PBB (UNEPFI).

Pada masa transisi sebagai BUS, BTN Syariah juga sukses memperkuat pondasi bisnis dengan sejumlah strategi, khususnya dalam menurunkan kredit bermasalah, meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta penyaluran kredit perumahan maupun kredit ke UMKM.

"Tahun 2023 merupakan tahun yang penting, karena BTN Syariah melakukan banyak inovasi dengan merilis produk pembiayaan baru. Misalnya seperti pembiayaan multimanfaat refinancing atas aset, selain properti dengan mekanisme Musyarakah/syirkah dan Bai’i, serta pembiayaan perumahan dengan cara penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna/manfaat berdasarkan transakai sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan atau seperti KPR rent to own," ujarnya.

OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

VIVA.co.id

21 November 2024