Jokowi Minta BPKP Andalkan Teknologi untuk Pengawasan Pembangunan
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi. Sebab, kata dia, tantangan ke depan yang dihadapi semakin berat sehingga semua negara berlomba untuk mengandalkan kecepatan.
“BPKP harus berinovasi utamanya dalam penggunaan teknologi. Ke depan tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar, dan kompetisi antar negara makin ketat,” kata Jokowi di Istana Negara pada Rabu, 22 Mei 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Menurut dia, sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform redetection and exclusion system untuk warning, atau blacklist untuk pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Kemudian, ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran.
“Ada semua, ada system robotic process untuk otomasi pengawasan, ada sensor IoT dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau. Saya kira bapak ibu lebih tahu,” jelas dia.
Jadi, Jokowi kembali mengingatkan bahwa ke depan tantangannya itu negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga, kata dia, jangan lagi beranggapan bahwa negara besar akan mengalahkan negara yang kecil.
“Sering saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara besar kalahkan negara kecil, atau negara maju kalahkan negara berkembang. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga kecepatan itu sangat diperlukan ketepatan itu sangat diperlukan,” ujarnya.
Disamping itu, Jokowi mengingatkan bahwa keberadaan APIP untuk memberi solusi dan pencegahaan. “Utamakan pencapaian outcomes, utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas,” kata Jokowi lagi.
Sementara Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh melaporkan bahwa BPKP bersama APIP K/L/D/BU telah melaksanakan pengawasan intensif atas penyelenggaraan berbagai program pembangunan kunci dalam lima tahun terakhir ini.
Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.
“Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau. Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan,” pungkasnya.
