Luhut: RI-Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama Listrik dan Hilirisasi
- Dok. Humas Kemenko Marves
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan bilateral meeting dengan Deputy Prime Minister Papua Nugini H.E. John Rosso guna membahas beberapa potensi dan realisasi kerja sama antara kedua negara dalam bidang kelistrikan dan hilirisasi.
Pertemuan di sela perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali pada Selasa, 21 Mei 2024 itu, merupakan tindak lanjut dari kunjungan bilateral Presiden Jokowi pada Juni 2023 lalu.
Kala itu, PLN siap menjalankan arahan Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral, melalui kerja sama penyediaan listrik antar negara. PLN telah memenuhi instruksi Presiden Jokowi untuk menyediakan listrik ke Papua Nugini sebelum 17 Agustus 2023, dengan membangun 88 tiang listrik di sepanjang Desa Wutung, perbatasan RI-PNG.
"Selain pemenuhan instruksi tersebut, kita juga perlu memikirkan rencana tindak lanjut untuk pasokan listrik antara kedua negara," kata Luhut.
Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso (tengah) berjalan setibanya di terminal VVIP I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - Sumber Foto: Dokumen Media Center World Water Forum 2024
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
Indonesia dan Papua Nugini secara konkret telah membentuk Joint Task Force untuk berkolaborasi pada aspek teknis dan non-teknis guna memastikan kerja sama berjalan efektif.
"Saya percaya bahwa kerja sama ini akan mampu memperkuat perekonomian kedua negara," tutup Menko Luhut.
Senada dengan pernyataan tersebut, DPM Papua Nugini Hon. John Rosso menyampaikan, hubungan yang erat antara Papua Nugini dan Indonesia semakin mendorong mereka untuk belajar hilirisasi dari Indonesia.
"Kami memandang Indonesia sukses dalam menjalankan program hilirisasi. Oleh karena itu, kami semakin termotivasi dan ingin belajar langsung dari para ahli di Indonesia," ujarnya.
Sebagai informasi, bilateral meeting ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, DPM Hon. John Rosso, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi, Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Teknologi, serta Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim.
