Curhat Menhub Budi Banyak Daerah yang Enggan Kembangkan Bus Listrik Tanpa Bantuan Pusat
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan angkutan e-mobility atau transportasi publik bertenaga listrik di perkotaan.
Hal itu ditegaskan Budi dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.
Budi menjabarkan Kementerian Perhubungan telah mencanangkan program angkutan perkotaan di 10 kota dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) sejak 2020. Program tersebut untuk menjawab tingginya kebutuhan terhadap moda transportasi publik di perkotaan.
Layanan itu saat ini ada di Kota Medan, Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, Palembang, Kota Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Banyumas. Namun, menurut Budi, program tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemda.
Pemerintah juga bahkan sudah meluncurkan program bus listrik di dua kota, terdiri dari delapan bus listrik di Bandung dan empat bus di Surabaya.
“Sudah jalan, tetapi saya tidak tahu komitmen dari pemda seperti apa. Oleh karena itu, kepada Kadishub, kalau ada program pusat bukan berarti ini tanggung jawab (pemerintah) pusat saja, daerah tidak ada peran serta,” katanya.
Menurut Budi, banyak pemda atau instansi yang tidak antusias untuk mengembangkan bus listrik di kotanya karena terlalu nyaman dengan kendaraan konvensional yang lebih murah.
Selain itu, masyarakat juga menurut dia, masih banyak yang enggan beralih menggunakan kendaraan listrik karena harganya yang mahal bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan mobil berbahan bakar fosil.
“Saya lihat Bandung dan Bogor sudah mulai (mengembangkan bus listrik), dan tanpa dukungan pusat. Tapi yang lain boro-boro,” ujar Budi.
"Jadi nomor satu adalah bagaimana mendorong pemda agar mau (mengembangkan bus listrik). Kedua adalah bagaimana membuat harga (kendaraan listrik) itu murah," tambahnya.
Budi optimistis layanan bus BTS masih bisa berkembang. Apalagi pemerintah sudah meminta bantuan dana dari dua lembaga keuangan internasional, yakni Bank Dunia dan KfW Development Bank Jerman untuk melakukan pengadaan dan elektrifikasi bus di perkotaan.