BPH Migas Buka Suara soal Isu Subsidi BBM Pertalite Bakal Dialihkan ke Pertamax

Nozzle BBM Pertalite dan Pertamax di pom bensin
Sumber :
  • ANTARA PHOTO/M Agung Rajasa/ss/aww.

Jakarta – Baru-baru ini beredar wacana yang menyebut bahwa substitusi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari jenis Pertalite (RON 90) akan dialihkan ke BBM yang memiliki kualitas yang lebih tinggi seperti Pertamax. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman buka suara terkait isu tersebut.

Bahlil Ungkap 3 Opsi Subsidi BBM agar Tepat Sasaran

Saleh mengaku setuju dengan wacana yang beredar tersebut. Menurut Saleh, idealnya BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah, adalah jenis BBM yang memiliki kualitas yang lebih baik dari yang saat ini diberikan subsidi.

"Idealnya kan memang yang harus diberikan subsidi itu adalah BBM yang lebih berkualitas. Makanya kan muncul wacana termasuk dari Pertamina, untuk mengkaji perubahan dari Pertalite ke RON 91 ke atas," kata Saleh saat ditemui di acara The 48th IPA Convention & Exhibition (IPA Convex 2024), di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Selasa, 14 Mei 2024.

Blusukan ke Muara Angke, Ridwan Kamil Dicurhati Nelayan soal Mahalnya BBM

Pertalite raib di sejumlah SPBU. (ilustrasi).

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Dia memastikan, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 20/2017 tentang emisi karbon. Dimana, regulasi tersebut mengatur perihal sulfur yang dikeluarkan oleh kendaraan basis BBM minimal RON 91 ke atas.

Dukung Aquabike 2024, Pertamina Sediakan Puluhan Ribu Liter BBM Berkualitas untuk Pembalap

"Jadi itu sudah sesuai dengan Permen KLHK No 20/2017 tentang Emisi. Sulfurnya sekian, tetapi RON 91 ke atas," ujarnya.

Karenanya, secara personal Saleh berpendapat bahwa rencana penggantian subsidi BBM ke jenis BBM yang memiliki kualitas yang lebih baik, merupakan langkah yang tepat.

Meski demikian, Saleh pun menggarisbawahi hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Antara lain yakni soal pertimbangan harga, infrastruktur, dan kesiapan bioetanol atau bahan bakar berbasis nabati di dalam negeri.

"Kalau itu dijadikan kebijakan, bagus. Kalau mau dijadikan JBKP menggantikan Pertalite juga bagus," kata Saleh.

"Tapi pemerintah perlu mempertimbangkan juga soal harga, kesiapan infrastruktur dalam negeri, dan bioetanol terutama yang 5-7 persen. Karena menurut saya itu bagus ya secara personal," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya