69 Penyelenggara Pinjol Dapat Sanksi Administratif dari OJK
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak 69 penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) telah mendapatkan sanksi administratif selama April 2024 Kemudian 10 perusahaan pembiayaan dan satu perusahaan modal ventura juga terkena sanksi administratif.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK.
"Selama bulan April 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 10 perusahaan pembiayaan, satu perusahaan modal ventura, dan 69 penyelenggara P2P Lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku, maupun sebagai hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan," kata Agusman, Senin, 13 Mei 2024.
Ilustrasi pinjol.
- Antara/HO-kapersky
Agusan menjelaskan, pengenaan sanksi administratif ini terdiri dari 123 sanksi denda, dan 51 sanksi peringatan tertulis.
Selain itu, Agusman menuturkan OJK juga telah mencabut izin PT TaniFund Madani Indonesia (TaniFund) pada 3 Mei 2024. Pencabutan ini dilakukan OJK karena tidak memenuhi ketentuan dari OJK.
"OJK telah mencabut izin usaha PT TaniFund Madani Indonesia pada 3 Mei 2024, karena TaniFund tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi OJK," terangnya.
Di sisi lain, OJK dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri PVML sebagai turunan dari UU P2SK, OJK sedang memfinalisasi penyusunan berbagai ketentuan.
"Antara lain pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur atau RPOJK Lembaga Pembiayaan. Dan juga ketentuan pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro, serta ketentuan layanan bersama berbasis teknologi informasi," imbuhnya.
Menteri Rosan Pastikan Gerak Cepat Realisasikan Komitmen Investasi US$8,5 Miliar dari 10 Perusahaan Inggris
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan akan segera memfasilitasi minat-minat yang telah disampaikan.
