Utang Pemerintah Maret 2024 Turun Jadi Rp 8.262 Triliun, Begini Rinciannya

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah utang Pemerintah per akhir Maret 2024 sebesar Rp 8.262,10 triliun. Nilai itu turun dari posisi per akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Adapun untuk rasio utang per akhir Maret ini sebesar 38,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu juga berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 di kisaran 40 persen. 

"Ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp 8.262,10 triliun," tulis Buku APBN KiTA Edisi April dikutip Selasa, 7 Mei 2024. 

Bila dirinci, utang Pemerintah terdiri dari dua, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Untuk utang yang berasal dari SBN per Maret tercatat sebesar 88,05 persen, dan pinjaman sebesar 11,95 persen.



Ilustrasi utang.

Photo :

• ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Dijelaskan, utang dalam bentuk SBN ini tercatat sebesar Rp 7.74,95 triliun, terdiri dari SBN domestik senilai Rp 5.974,95 triliun. Dan SBN valuta asing sebesar Rp 1.388,92 triliun.

Sedangkan utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 987,15 triliun, yang mana terdiri dari pinjaman dalam negeri sejumlah Rp 35,51 triliun. Serta pinjaman luar negeri senilai Rp 951,64 triliun. 

"Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52 persen," jelasnya.



Ilustrasi tagihan uang

Photo :

• Istimewa

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). 

"Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel," imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya

"Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52 persen," jelasnya.