Jubir Jelaskan Maksud Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan
- Instagram @prabowo
Jakarta - Baru-baru ini ramai dibicarakan soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet pemerintahannya nanti.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi pun menjelaskan maksud dari pernyataan mengenai orang toxic itu. Istilah itu terangnya, merujuk kepada pihak-pihak yang menghambat kemajuan program kabinet.
"Pak Luhut menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan," kata Jodi saat dihubungi VIVA Minggu, 5 Mei 2024.
Juru Bicara (Jubir) Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi resmi diangkat menjadi Komisaris PT Pelindo.
- Antara
Jodi mengatakan, pesan Luhut itu mencerminkan pentingnya kesatuan fokus dalam menjalan program-program Pemerintahan. "Hal ini mencerminkan pentingnya kesatuan fokus dalam menjalankan program-program pemerintahan demi kepentingan bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Luhut, itu akan membawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Jumat, 3 Mei 2024.
Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, sambung Luhut, adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Sri Mulyani, Prabowo Subianto, Pramono Anung dan Luhut
- Instagram @smindrawati
Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.
Luhut meyakini ke depannya, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Pada 2045, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
