Daerah yang Suskes Kelola Dana Desa Dapat Bonus hingga Rp 150 Juta, Kemenkeu Kasih Bukti

Yogyakarta – Kementerian Keuangan secara khusus telah menetapkan Desa Nglanggeran, Yogyakarta, sebagai Desa Keuangan atau Desa-Keu. Hal itu sebagai bentuk komitmen yang telah dijanjikan memberikan insentif bagi desa yang baik dalam mengelola dana desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman menjelaskan, penetapan itu terkait kinerja Desa Nglanggeran, yang dianggap mampu memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pendapatan asli desa.

"Kita sebut sebagai Desa Keuangan, karena kita akan menjadikannya contoh dan acuan bagi desa-desa yang lain," kata Luky di Desa Nglanggeran, Yogyakarta, Kamis, 2 Mei 2024.



[Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman, dalam konferensi pers di di Desa Nglanggeran, Yogyakarta, Kamis, 2 Mei 2024]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia berharap, hal ini dapat memotivasi desa-desa lainnya, untuk bisa memajukan kinerjanya masing-masing. "Karena ada reward-nya," ujarnya.

Luky mengatakan, desa-desa yang mampu mengelola keuangan desanya dengan baik, akan mendapatkan insentif khusus dari Pemerintah Pusat dengan nilai kisaran Rp 100 juta sampai dengan Rp 150 juta. Setidaknya, sudah ada 15 desa yang sudah dapat insentif itu dengan total nilai Rp 2 triliun.

Desa Nglanggeran diakui Luky ditunjuk sebagai Desa-Keu, karena mampu menciptakan pendapatan asli daerah dari engembangan agrowisata. Termasuk di dalamnya kemampuan produksi kakao yang bisa diolah menjadi berbagai produk, seperti coklat yang telah sampai diekspor ke Swiss.



Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Photo :

• vivanews/Andry Daud

"Jadi ini desa punya kombinasi antara dari segi pertanian, agriculture dari kakao yang telah mendunia, di mana kita sendiri memberdayakan industri kakao tadi mulai dari pertanian, tetapi juga bisa jadi desa wisata yang bisa kita gali," ujarnya.

Sebagai informasi, DJPK Kemenkeu mencatat, total pendapatan daerah Desa Nglanggeran pada 2023 senilai Rp 2,3 triliun. Di mana mayoritas terdiri dari dana desa Rp 946,92 miliar, dan alokasi dana desa Rp 620,64 miliar. 

Kemudian ada pula Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BH-PDRD) Rp 140,38 miliar, Bantuan Keuangan Provinsi Rp 100 miliar, Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota Rp 289,92 miliar, dan lain-lain Rp 5,5 juta. Sedangkan pendapatan asli desanya Rp 33,31 juta.

Belanja desanya sendiri mencapai senilai Rp 2,17 triliun, yang sebagian besar terdiri dari pelaksanaan pembangunan desa Rp 1,03 miliar, penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 853,6 juta, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Rp 135,33 juta, pemberdayaan masyarakat Rp 110,75 juta, dan pembinaan kemasyarakatan Rp 37,79 juta. 

Desa itu juga mencatatkan perolehan pembiayaan senilai Rp 240 juta, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 140 juta, dan pengeluaran pembiayaan seperti untuk investasi di BUMDes sebesar Rp 100 juta.

Halaman Selanjutnya

Source : vivanews/Andry Daud