Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Perkuat Komitmen Aktif dalam Tatanan Dunia

Menko Airlangga menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD
Sumber :
  • Kemenko Perekonomian

VIVA – Pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris Prancis (2/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia. Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD.

Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi

Proses aksesi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD. Kerja sama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana moto OECD “Better Policies for Better Lives”.

“Dengan mewakili 80% perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia, untuk memajukan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutur Menko Airlangga dalam sambutannya ketika proses serah terima tersebut.

Pemerintah Fokus pada Pemberian Stimulus, Tidak Ada Rencana Penurunan Batas Pengenaan Pajak untuk UMKM

Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. Hubungan Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2007, ketika Indonesia bergabung menjadi mitra kunci OECD. OECD sendiri telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan standar, baik bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga dunia usaha.

Turut hadir menyaksikan serah terima peta jalan keanggotaan Indonesia bersama Menko Perekonomian yakni Menteri Keuangan RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.

Kupas 15 Stimulus Kebijakan di Bidang Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2025
Ilustrasi bisnis properti

Berdampak Positif dan Libatkan Banyak Industri Terkait, Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti

Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
22 Desember 2024