Diskusi dengan Pebisnis di London, Airlangga Pastikan Stabilitas Ekonomi RI Usai Pemilu
- Dokumentasi Kemenko Ekonomi.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan, keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia setelah Pemilihan Umum (Pemilu) selesai digelar. Hal ini disampaikannya saat memenuhi undangan Asia House, perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris.
Airlangga pada kesempatan ini membagikan situasi terkini Indonesia yang telah menggelar Pemilu diikuti lebih dari 200 juta pemilih hanya dalam satu hari. Sebab dalam kurun waktu 3 jam hasil Pemilu sudah diketahui hitung cepat alias quick count dengan hasil akurat dari perhitungan manual.
"Besarnya wilayah Indonesia dibandingkan wilayah Eropa bagian Barat dan tambahan 5 juta penduduk per tahun sebagai modalitas besar Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Rabu, 1 Mei 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan perkembangan ekonomi terkini Indonesia, perkembangan politik domestik, dan keberlanjutan kebijakan pasca-Pemilu 2024. Dia menyebut, di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Kemenko Perekonomian
Dia meyakini, ekonomi RI akan tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2024 dan seterusnya, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5 persen +/-1 persen. Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi.
"Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat. Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB, stabil pada Maret 2024," ujarnya.
Menurutnya, ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar US$136 miliar. Neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir (pada Februari 2024 sebesar US$870 juta).
Diskusi juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya. Proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.
Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.
Menko Perekonomian sekaligus Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
- Biro Klip Kemenko Perekonomian
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya. “Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR),” tegasnya.
Dia menyatakan, penerapan EUDR jelas akan merugikan dan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit. Langkah Pemerintah Indonesia tersebut telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya Amerika Serikat (AS).
Sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan pada Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH).
Terkait dengan hasil pemilu tahun 2024, Menko Airlangga menjelaskan tentang kesinambungan kebijakan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan fokus pada perbaikan kebijakan-kebijakan spesifik seperti penguatan peran manufaktur melalui penguatan ekosistem EV, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, hilirisasi komoditi, dan produk lainnya.
