Sri Mulyani Ungkap APBN Surplus Rp 8,1 Triliun hingga Maret 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kinerja APBN sampai dengan Maret 2024 tetap sesuai dan berada dalam track-nya. Dia melaporkan, pendapatan Negara di kuartal I-2024 telah mencapai Rp 620,01 triliun, atau sekitar 22,1 persen dari target.
"Untuk pendapatan negara, kita telah mengumpulkan Rp 620,01 triliun. Ini 22,1 persen dari target," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 26 April 2024.
Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa memang terdapat penurunan sekitar 4,1 persen, dibandingkan pendapatan Negara di tahun sebelumnya.
"Ada penurunan 4,1 persen. Seperti diketahui bahwa tahun 2022-2023 growth dari penerimaan negara itu sangat tinggi. Jadi walaupun kita memahami akan ada koreksi, kita tetap hati-hati. Jadi dalam hal ini penurunan 4,1 persen year-on-year (yoy)," ujarnya.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- vivanews/Andry Daud
Walaupun secara penerimaan Negara terlihat cukup positif, Menkeu menegaskan bahwa pihaknya masih tetap harus waspada utamanya dalam menghadapi tantangan di kuartal II-2024 ini.
Sri Mulyani mengakui, banyak perubahan di dalam geopolitik dan ekonomi global, yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal itu tentunya juga akan turut berdampak terhadap APBN secara nasional.
Sementara dari sisi belanja Negara, sampai kuartal I-2024 jumlahnya mencapai Rp 611,9 triliun, atau 18,4 persen dari pagu belanja tahun 2024. Sehingga per kuartal I-2024, Bendahara Negara mencatat bahwa penerimaan Negara mencapai 22 persen sementara belanja Negara mencapai 18,4 persen.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- VIVA/Andry Daud
"Jadi kalau penerimaan negara kita mengumpulkan 22 persen dari target, dan belanja 18,4 persen dalam satu kuartal ini," kata Sri Mulyani.
Karenanya, sejak Januari hingga Maret 2024 ini, Sri Mulyani memastikan bahwa terdapat kenaikan 18 persen pada segmen belanja Negara, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu menurutnya terjadi karena ada belanja-belanja yang bersifat front loading, seperti misalnya penyelenggaraan pemilu.
"Posisi total dari APBN kita masih surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen dari GDP. Dari sisi keseimbangan primer, surplus Rp 122,1 triliun," ujarnya.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
