Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun
- Biro KLIP Kemenko Perekonomian
Jakarta – Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
"Sekitar 6,7 juta ton kebutuhan per tahun. Itu angkanya besar," kata Bayu di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.
Namun demikian, Bayu menegaskan bahwa jumlah kebutuhan beras itu bukan angka resmi. Perkiraan itu hanya berdasarkan data presentasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dalam acara MoU antara menteri pertanian dan kapolri.
"Angkanya itu adalah angka yang beredar di media di berbagai presentasi tadi pagi kalau saya tidak salah di Kementerian Pertanian, di acara MOU mentan, kapolri itu juga ditampilkan. Kalau saya tidak salah angkanya, tapi ini bukan hanya angka resmi," jelasnya.
Simulasi Makan Siang di Tangerang, Menko Airlangga Hartarto
- Biro KLIP Kemenko Perekonomian
Bayu menyatakan, hingga saat ini Bulog belum mendapatkan tugas apapun dari Pemerintah mengenai program makan siang gratis ini. Menurutnya, hal ini wajar sebab saat ini merupakan masa transisi ke Pemerintahan berikutnya.
"Saya kira sewajarnya karena ini kan masih masa transasi. Kita akan tunggu kebijakan pemerintah baru mengenai hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan program makan siang gratis akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya per anak akan menerima jatah makan siang sebesar Rp 15.000.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
"Per anak kira-kira Rp 15.000 (makan siang). Ini di luar susu," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Airlangga mengatakan, dari anggaran Rp 15.000 per anak ini, nantinya menu makan siang dilepaskan ke daerah masing-masing. Artinya, daerah bebas menentukan pilihan jenis makan siangnya.
"Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing daerah, kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia Rp 15.000," terangnya.
