Suku Bunga BI Naik, Apindo Ungkap 3 Tantangan Ini Hantui Pengusaha

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen. Kenaikan ini membuat suku bunga deposito facility menjadi 5,5 persen, dan suku bunga lending facility menjadi 7 persen.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengatakan dengan kebijakan moneter yang cukup agresif ini terdapat tiga tantangan yang dihadapi ke depannya. 

"Pertama, kebijakan perbankan yang cenderung akan menaikkan suku bunga kredit, sehingga di sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Hal ini akan mendorong kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) atas produksi," kata Ajib dalam keterangannya Kamis, 25 April 2024. 

Kedua, naiknya suku bunga acuan akan membuat daya beli masyarakat melemah. Sebab dengan semakin sedikitnya likuiditas dan potensi kenaikan harga barang, maka daya beli masyarakat akan mengalami tekanan.

"Apalagi pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial (bansos)," ujarnya. 

Ajib menjelaskan, untuk tantangan ketiga adalah pelambatan ekonomi. Menurutnya tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi ada di atas 5 persen. 

Namun, Ajib menilai pertumbuhan ekonomi ini sedang menghadapi masalah, yaitu tren yang menurun. Karena pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,31 persen, dan tahun 2024 hanya mencapai 5,05 persen. 

"Tren menurun ini diharapkan kembali bisa rebound di tahun 2024, sehingga pemerintah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2 persen. Ketika pemerintah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, semakin tidak mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," jelasnya. 

Dengan demikian, Ajib mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Hal itu untuk mengendalikan inflasi dan bisa tetap dalam kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. 

Pun, pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada. Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi dan lainnya.

Sedangkan, untuk menghindari crowding out, pemerintah harus fokus dengan menawarkan investasi jangka panjang yang lebih menarik, dibandingkan dengan investasi jangka pendek. 

"Investasi jangka panjang ini harus ditopang dengan kemudahan berusaha dan insentif yang tepat sasaran," terangnya.

PNM Gandeng Kementerian UMKM Perkuat Literasi Usaha Nasabah

PNM berkolaborasi dengan Kementerian UMKM untuk menyerahkan sebanyak 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalbar.

VIVA.co.id

13 Maret 2025