Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Jakarta – PT PLN Nusantara Power mencatatkan kenaikan aset setelah proses transformasi dan rebranding dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menjadi subholding PT PLN (Persero) yaitu PLN Nusantara Power (PLN NP). Aset PLN NP kini telah naik menjadi Rp 350 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 170 triliun.
"Dengan tumbuhnya kita, lalu spin off, aset pembangkit menjadi aset kita, kecuali tanah yang masih disewa," kata Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN NP, Karyawan Aji dalam acara halal bihalal, dikutip Rabu, 24 April 2024.
Dijelaskannya, aset yang nilainya mencapai Rp 350 triliun itu merupakan bagian dari peningkatan aset pembangkit gelombang pertama atau wave 1. Aji melanjutkan, dalam rencana penambahan kapasitas pembangkit pada gelombang kedua (wave 2), akan ada peningkatan 7 ribu MW lagi dari sekitar 12 ribu MW pada wave satu menjadi 20 ribu MW.
"Wave dua itu nanti 1 Januari 2025. Ini sempat tertunda karena pemilu," katanya.
Selanjutnya pada wave 3, kapasitas pembangkit PLN NP diharapkan bisa naik menjadi 23.500 MW dan menjadi yang terbesar di Indonesia.
Dalam pengembangan pembangkit, termasuk pembangkit energi baru dan terbarukan, Aji menjelaskan pihaknya lebih mengutamakan joint venture ketimbang utang.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) yang dibangun di atas Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat.
- Dok. PLN
"Kita sedapat mungkin enggak utang, contohnya seperti PLTS Cirata, (kerja sama) dengan Masdar (perusahaan energi baru terbarukan asal Uni Emirat Arab)," jelasnya.
Seperti diketahui, PLN Nusantara Power kini memiliki sejumlah anak usaha, seperti PLN NP Renewables, PLN NP Construction, hingga PLN NP Services.
"Dulunya kita perusahaan yang mengoperasikan pembangkit PLN, sekarang PLN Nusantara Power jadi generating company, tidak hanya mengoperasikan tapi juga memiliki aset pembangkit," jelas Aji.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
