Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Capai 193,6 juta, Airlangga: Ada Andil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, adanya mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi RI.Airlangga mengatakan, pada tahun ini jumlah pemudik mencapai 193,6 juta. Jumlah itu jelasnya, mengalami kenaikan sebesar 13,7 persen.
"Alhamdulillah peningkatan jumlah pemudik cukup tinggi, kalau berdasarkan data 193,6 juta. Berarti semuanya mudik dari seluruh penduduk Indonesia.," kata Airlangga di Kantor Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu, 17 April 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Menurutnya, dengan jumlah pemudik yang naik di Lebaran ini akan memberikan andil terhadap ekonomi RI. Sehingga diharapkan, akan memperkuat daya beli masyarakat.
"Dengan jumlah pemudik yang naik hingga 13,7 persen, ini andil terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan memperkuat daya beli masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memperkirakan tahun ini jumlah pemudik Lebaran 2024 diprediksi akan mencapai 193,6 juta orang. Jumlah itu naik 123,8 juta orang dari tahun lalu.
"Berdasarkan perkiraan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, pada tahun ini akan terjadi 193,6 juta orang atau meningkat dibanding tahun lalu 123,8 juta orang. Potensi perputaran parekraf ini pada saat ini Rp276,11 triliun. Ini sudah ada kenaikan yang diharapkan dan akan berlanjut," kata Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati.
Diungkap oleh Dessy, berdasarkan tujuan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 61,6 juta orang akan mengunjungi Jawa Tengah. Sementara itu sebanyak 37,6 juta orang ke Jawa Timur dan 32 juta orang ke Jawa Barat.
Sedangkan jika dilihat dari pelaku perjalanan, sebanyak 16,2 persen berasal dari Jawa Timur. Disusul Jabodetabek sebesar 14,7 persen dan Jawa Tengah sebesar 13, 5 persen.
Pemerintah Harus Jamin Kenaikan PPN 12 Persen Bermanfaat Kembali ke Rakyat
Pemerintah harus memastikan penerimaan negara tambahan dari kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen harus kembali disalurkan ke masyarakat.
