Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional Terjaga, OJK Waspadai Hal Ini
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menilai, stabilitas sektor jasa keuangan nasional saat ini masih terjaga dengan baik. Namun, pihaknya mencermati peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina, yang berpotensi berdampak ke ekonomi global.
Mahendra mengatakan, terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan ini didukung oleh likuiditas yang memadai dengan tingkat permodalan yang kuat.
"Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 27 Maret 2024 menilai, stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dengan kinerja intermediasi yang kontributif. Didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat," kata Mahendra dalam konferensi pers Selasa, 2 April 2024.
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- VIVA/Andry Daud
Mahendra menyebut, saat ini kondisi perekonomian dan keuangan global dinilai OJK masih cukup kondusif. Hal ini juga lebih baik dari ekspektasi sebelumnya.
"OJK menilai saat ini kondisi perekonomian dan pasar keuangan global cukup kondusif yang secara umum lebih baik dari pada ekspektasi semula. Namun, perkembangan geopolitik global masih perlu dicermati seiring peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina, yang berpotensi membawa dampak kepada kondisi perekonomian global," jelasnya.
Ilustrasi resesi ekonomi/ekonomi global
- Unsplash
Lanjut Mahendra, untuk kondisi di Amerika Serikat (AS) saat ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomiannya masih solid. Namun, inflasi masih belum berubah dari sebelumnya.
"The Fed pada FOMC Meeting Maret 2024 merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Amerika secara cukup signifikan diiringi dengan kenaikan inflasi. Meski demikian the Fed tetap mempertahankan rencana penurunan tingkat suku bunganya sebesar 75 basis poin di tahun 2024 ini," imbuhnya.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
