Menteri Basuki Pastikan Proyek BSD dan PIK 2 Tak Dibiayai APBN

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan soal proyek BSD dan PIK 2 yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, ditegaskan Basuki, PSN PIK dan BSD tidak didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini, kata dia, dikarenakan proyek tersebut bersifat unsolicited project alias inisiatif sektor swasta. Berbeda dengan PSN lain yang merupakan inisiatif pemerintah, dibiayai APBN.

"PSN itu belum. belum tentu APBN. Tapi semua yang lain-lainnya tetap, karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap enggak ada cost-nya," kata Menteri Basuki usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 April 2024. 

Basuki juga memastikan dalam rapat kabinet sudah diputuskan kedua proyek itu tidak memakai dana APBN. “Kami sidang kabinet sudah diputusin. Non APBN," kata Menteri Basuki.

Basuki menjelaskan, status PSN sejatinya bermanfaat bagi PIK dan BSD untuk membebaskan lahan. Namun, berbeda dengan PSN pemerintah yang biaya pembebasan lahannya dibebankan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), proyek PSN swasta tetap harus merogoh kocek sendiri untuk membebaskan lahan.

"Kalau PSN itu kan hanya fasilitas saja, regulasi, Misalnya kalau untuk pembebasan lahan, kalau itu pemerintah dibayar oleh LMAN, kalau swasta tetap swasta," imbuhnya.

Kementerian PU Pangkas Anggaran Rp 81 Triliun pada 2025, dari Pagu Rp 110 Triliun

Pemerintah melakukan penghematan anggaran belanja besar-besaran senilai Rp 306,69 triliun pada tahun 2025.

VIVA.co.id

31 Januari 2025