Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya
- Biro Setpres
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses negosiasi pemerintah untuk menambah kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen masih berlangsung. Sehingga, pemerintah ingin punya saham 61 persen di Freeport Indonesia dari 51 persen.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menerima CEO Freeport, McMoran Richard Adkerson di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu (61 persen) bisa kita dapatkan. Namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget,” kata Jokowi di Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.
Kata Jokowi, negosiasi kepemilikan saham dengan PT. Freeport Indonesia akan diselesaikan secepatnya. Kemungkinan, kata Jokowi, bulan Juni 2024 sudah selesai.
“Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, saya targetkan enggak sampe Juni, secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima CEO Freeport, McMoran Richard Adkerson, Dewan Komisaris PT. Freeport Indonesia Kathleen Quirk, dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Tony Wenas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.
“Saya bersama Richard Adkerson dan Kathleen Quirk bertemu Pak Presiden untuk menyampaikan perkembangan terkini dari situasi pertambangan upstream,” kata Tony di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut dia, laporan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi terkait progres smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur yang mencapai lebih dari 92 persen.
“Dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini. Nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024 ini,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, sempat disinggung juga soal perpanjangan izin tambang PT. Freeport Indonesia saat bertemu dengan Presiden Jokowi tadi. Namun, ia menyebut soal perizinan tidak dibahas secara detail dengan Presiden Jokowi.
“Disinggung sedikit tapi enggak bahas detail. Kan waktunya enggak panjang. Kan itu sudah dibahas sebelumnya,” ungkapnya.
