Calon Pengantin Bakal Diminta Wakaf Dulu Sebelum Akad, BWI Beberkan Tujuan hingga Metodenya
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Mohammad Nuh mengatakan, saat ini BWI bersama Kementerian Agama tengah mengembangkan metode Wakaf Calon Pengantin atau Wakaf Cantin.
Dia menjelaskan, nantinya hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul dari Wakaf Cantin itu akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, termasuk bagi anak-anak yang pernikahan orang tuanya harus berakhir.
"Jadi orang sebelum akad nikah itu berwakaf dulu. Nah, hasil dari pengelolaan uang Wakaf Cantin tadi, akan digunakan antara lain untuk kemaslahatan umat," kata Nuh saat ditemui di acara Gebyar Wakaf Ramadan 2024 di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2024.
Ilustrasi akad nikah.
- ANTARA/Noveradika
"Karena kan tidak semua orang yang nikah itu sesuai yang diharapkan. Sebab ada juga yang akhirnya pisah dan meninggalkan anak. Nah, siapa yang mau menaungi anak ini? Maka itu nanti diambil dari hasil pengelolaan perwakafan tadi," ujarnya.
Mengenai bagaimana teknis dari penyelenggaraan Wakaf Cantin itu, Nuh menjelaskan bahwa sebelum sepasang calon suami istri menikah, mereka diharapkan berkenan untuk membayar wakaf sesuai kemampuan mereka.
"Jadi orang sebelum akad nikah itu berwakaf dulu, entah Rp 1.000.000 atau Rp 500.000, dan itu tidak ada kaitannya dengan mas kawin," kata Nuh.
Akad Nikah
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Nantinya, Nuh memastikan bahwa dana yang terkumpul dari Wakaf Cantin itu akan dikelola oleh Kementerian Agama dan BWI. "Kemudian dananya dikelola bersama oleh BWI dan Kementerian Agama, nanti bisa jadi sukuk. Sehingga hasilnya nanti bisa dipakai untuk kemaslahatan umat,"ujar Nuh.
Dia mengatakan, beberapa daerah di Indonesia sebenarnya juga sudah mulai menerapkan Wakaf Calon Pengantin (Cantin) itu. Bahkan, penyelengaraannya juga turut didukung oleh para gubernur, dan pejabat-pejabat terkait lainnya di masing-masing daerah tersebut.
"(Wakaf Cantin) ini sudah kita mulai dari beberapa daerah mulai tahun ini. Di Sumbar sudah kita buka bersama Pak Gubernur. Di Sumatera Selatan juga demikian. Sehingga nanti akan ditargetkan sebagai gerakan, dan supaya orang tidak lupa berwakaf setiap hari minimal di hari Jumat," ujarnya.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
