Jokowi Resmikan Irigasi Gumbasa Sigi dengan Biaya Rp1,25 Triliun
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan bendung dan jaringan irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Rabu, 27 Maret 2024. Menurut dia, biaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Gumbasa ini cukup besar hingga triliunan rupiah.
“Dana yang digelontorkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Gambusa tidak sedikit, Rp1,25 triliun,” kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Ia mengatakan untuk rekonstruksi 1 bendugan dan 35 kilometer saluran primer, 52 kilometer saluran sekunder, 119 kilometer saluran tersier dan 82 saluran pembuang.
“Ini akan mengoptimalkan daerah layanan seluas 8.180 hektare persawahan, dan meningkatkan indeks pertanian dari semula 149% jadi 300%, hampir dua kali lipat,” ujarnya.
Menurut dia, rehabilitasi irigasi di Gumbasa telah dimulai 2016 melewati perjalanan panjang. Apalagi, kata dia, diterjang bencana gempa bumi dan tsunami pada 2018. “Alhamdulillah, akhirnya tahun ini 2024 selesai,” ucapnya.
Memang, kata Jokowi, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan harus diwujudkan dengan terus bekerja keras. Pemerintah, lanjut dia, sudah melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, termasuk bendungan dan jaringan irigasi yang tersebar di seluruh Tanah Air untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah dan petani, meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kita perlu terus membangun dan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi untuk pemulihan sektor pertanian termasuk daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saya harap dengan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi Gumbasa ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan ketahanan dan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Bulog Kini Langsung Diawasi Prabowo, Zulhas: Enggak Bisa Komersial Lagi
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan, Perum Bulog nantinya tidak akan lagi berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
