Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 72 Triliun hingga 15 Maret 2024

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah melakukan pembiayaan atau penarikan utang pemerintah sebesar Rp 72 triliun hingga 15 Maret 2024. Jumlah itu disebut turun tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 181,4 triliun di periode yang sama. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut baru sebesar 11,1 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun.

“Angka ini kalau dibandingkan tahun lalu pada 15 Maret 2023, maka pembiayaan utang kita turun tajam. Tahun lalu pembiayaan utang mencapai Rp 181,4 triliun, sekarang Rp 72 trilun itu drop 60,3 persen untuk pembiayaan utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa dikutip Selasa, 26 Maret 2024.

Bila dirinci, pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 70,2 triliun atau 10,5 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp 666,4 triliun. Sedangkan melalui pinjaman neto Rp 1,9 triliun atau 10,1 persen dari target pagu sebesar Rp 18,4 triliun.

“Untuk SBN juga turun sangat tajam 58,6 persen, sedangkan untuk pinjaman juga mengalami penurunan 84,5 persen. Jadi dalam hal ini kita masih tetap on track, jadi realisasi sampai 15 Maret itu relatif dalam posisi baik,” terangnya.

Sehingga, terang Sri Mulyani, pihaknya bersama Pemerintah akan terus menjaga pembiayaan utang. Hal ini dengan memperhatikan kondisi pasar uang dan obligasi, yang dipengaruhi oleh kondisi dan sentimen global.

“Kita akan terus menjaganya agar volatilitas yang berasal dari global ini tidak berimbas kepada pelaksanaan APBN dan terutama pembiayaan,” jelasnya.

PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang

Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.

VIVA.co.id

17 November 2024