Kata Menteri Ida Fauziyah soal Ojol Cuma Diberi Insentif, Bukan THR

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah buka suara terkait tunjangan hari raya (THR) yang diberikan kepada ojek online (ojol) itu berupa insentif oleh perusahaan aplikator. Menurut dia, memang pemerintah sifatnya hanya imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR untuk ojol, tapi tidak wajib.

Perintah Prabowo Soal Pencairan THR 2025

Karena, kata dia, memang belum ada regulasi atau aturan yang mewajibkan kepada perusahaan aplikator untuk memberikan tunjangan hari raya bagi ojol.

“Sebenarnya adalah niat baik kami untuk dorong platform itu memberikan THR. Kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran ini. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya,” kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Maret 2024.

Terpopuler Kekaisaran Sunda Nusantara Tuntut Polisi Rp5 Triliun, Ormas Minta THR ke Pengusaha

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Menurut dia, tidak ada kewajiban memberikan THR kepada driver ojol karena memang sifatnya kemitraan. Selain itu, tidak ada kontrak dan ketentuan seperti karyawan pada umumnya yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Prabowo Umumkan THR Lengkap Gapok dan Tukin 100 Persen Cair 17 Maret, ASN Full Senyum

“Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami, ternyata perusahaan kan memberikan bentuknya insentif atau yang lain sebagainya, yang bentuknya perhatian ke teman-teman ojol,” ujar Politisi PKB ini.

Jadi, Ida menegaskan bahwa perusahaan tidak melanggar aturan apapun apabila cuma memberikan insentif kepada driver ojol, bukan berupa THR. Namun, ia berharap kedepan ada aturan yang mengatur perihal tersebut.

“Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih. Semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian,” ungkapnya.

Disamping itu, Ida mengatakan bakal menjelaskan secara rinci saat rapat dengan mitra kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). “Saya ada raker di Komisi 9, kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke Komisi 9,” pungkasnya.

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi/Realisasi Investasi.

Mirae Asset Ungkap Ekspektasi Pasar soal BI Rate dan Kebijakan Pemerintah

Investor berharap Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan dan pemerintah keluarkan kebijakan pro pasar supaya kembali bergairah di tengah ketidakpastian global.

img_title
VIVA.co.id
13 Maret 2025