Kemensos Cuma Terima Anggaran Perlinsos Rp 75,6 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani
- vivanews/Andry Daud
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, soal anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 496,8 triliun pada 2024, namun yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) hanya sebesar Rp 75,6 triliun.
Bendahara Negara itu menjelaskan, perlinsos merupakan pos belanja yang terdiri dari sejumlah program bantuan subsidi, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh beberapa Kementerian Lembaga (K/L). Dalam hal ini Kemensos menerima alokasi anggaran sebesar Rp 75,6 triliun untuk tahun anggaran 2024.
“Kemarin saya dengar bahwa Kementerian sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk kementerian sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Senin, 25 Maret 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga ikut mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp 30 triliun. Dalam hal ini, kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu menggunakan anggaran tersebut untuk membantu siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).Â
Lalu, Kementerian Kesehatan mengelola perlinsos sebesar Rp 49 triliun. Anggaran itu digunakan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu dalam membayar BPJS Kesehatan.Â
“Jadi dari Rp 496 triliun itu Rp 49 triliun sendiri untuk pembayaran PBI JKN. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada Rp 10,7 triliun,” terangnya.
Adapun untuk sisa anggaran perlinsos sebesar Rp 330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi yakni subsidi BBM, LPG, dan Listrik yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Anggaran ini juga digunakan untuk subsidi non energi. antara lain untuk subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.
“Di dalam Rp 330 triliun juga masih ada cadangan kalau terjadi bencana, misalnya terjadi gempa bumi dan lain-lain itu kita masukin," jelasnya.
“Jadi untuk supaya masyarakat banyak yang menanyakan Rp 496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan. Sementara sisanya ada di beberapa K/L dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk dari barang listrik, LPH BBM, pupuk, kredit usaha dan kredit perumahan,” sambungnya.
Untuk diketahui, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) bukanlah urusan dari Kementerian Sosial. Ia menyebut, dari total anggaran yang mencapai Rp 497 triliun, anggaran yang ia terima hanya Rp 78 triliun.
“Dana tunjangan sosial pemerintah tahun 2024 mencapai Rp 497 triliun dan di tempat saya hanya Rp 78 triliun, sisanya saya tidak mengurusi. Kenapa? Saya mengurusi ini saja mumet,” ujar Risma.
Buka Situs Pemerintah Ini untuk Cek NIK KTP Terdaftar Penerima Bansos atau Tidak
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
