Setujui Usulan 14 PSN Baru, Jokowi Genjot Pemerataan Sektor Pariwisata hingga Kesehatan
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyetujui usulan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang keseluruhan pembiayaannya berasal dari pihak swasta dan tanpa APBN.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.
"Untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan Kementerian sektor," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu, 24 Maret 2024.
Ilustrasi Proyek pembangunan infrastruktur depo Light Rail Transit (LRT) di Kelapa Gading.
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Lebih jauh, setiap pengajuan usulan PSN harus didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional.
Hasil evaluasi ini yang kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden.
"Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN/BUMD dimungkinkan untuk mengajukan pengusulan PSN baru, dan memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh stakeholder," ujarnya.
Haryo menjelaskan, pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah. Yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.Â
Ilustrasi pembangunan infrastruktur/properti.
- Dok. Istimewa
Cakupannya meliputi pengembangan di berbagai sektor, yang terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Salah satu PSN baru yang dikembangkan Pemerintah ialah Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2, yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 Ha bernama "Tropical Coastland" itu, ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 65 triliun ini, diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Kawasan PIK 2 nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg, yang telah mulai digarap pada tahun 2023.
Selain itu, PSN baru yang akan dikembangkan Pemerintah yakni Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD), yang diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp 18,54 triliun. Proyek ini didukung oleh Menteri Kesehatan, yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kawasan BSD City.
Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai tidak dilakukan pada keseluruhan Kawasan BSD, melainkan hanya untuk kawasan dengan luasan sekitar 59,6 Ha. Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan pada Pendidikan - Biomedical - Digital. Proyek ini sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area tersebut, untuk mendukung program pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan (medis) secara nasional.
Kawasan ini nantinya juga akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan Pendidikan, Riset Kesehatan, Ekonomi Digital, Pengembangan Teknologi, Layanan Kesehatan, dan Biomedical. Untuk pengembangan Biomedical Area di BSD ditargetkan sampai dengan 30 tahun ke depan.
Untuk milestone pertama di 2024, yakni dengan adanya Grand Opening BioMedical Campus di tahun 2024. Lebih lanjut, wilayah yang dipersiapkan sebagai KEK 1 (east district) itu, saat ini telah dilewati oleh Jalan Tol Serpong – Balaraja dan wilayah KEK 2 (west district), yang nantinya juga akan dilewati oleh Jalan Tol Serpong – Balaraja section 1B.
"Proyek ini juga diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung, dengan estimasi Penghematan Devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan Perolehan Devisa sebesar Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan Kesehatan dan Biomedical," ujarnya.
