OJK: Risiko Korupsi Jadi Tantangan Penegakan Integritas di Sektor Jasa Keuangan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus mendorong penguatan tata kelola dan integritas. Hal ini guna mewujudkan pertumbuhan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena menekankan, risiko korupsi masih menjadi tantangan penegakan integritas, yang menjadi salah satu concern utama OJK.
Menurutnya, penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023, dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia termasuk sektor jasa keuangan masih cukup tinggi.
"Sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” kata Sophia dalam keterangannya, Kamis, 21 Maret 2024.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena (kanan)
- istimewa
Karenanya, Dia pun menegaskan komitmen OJK untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, dalam upaya penegakan integritas OJK dan SJK.
Ke depan, Sophia juga memastikan bahwa OJK akan terus melakukan strategi penguatan dan penegakan integritas OJK dan SJK, melalui diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line.
Hal itu seiring membangun dan mengembangkan budaya integritas OJK, dan perluasan ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 SMAP untuk seluruh satuan kerja di internal OJK. "Serta penerbitan peraturan strategi anti-fraud yang terintegrasi untuk seluruh SJK," ujar Sophia.
Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK pada tahun 2023, lanjut Sophia, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26, berada di atas rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia yang sebesar 70,97.
"Hal ini mencerminkan OJK berada pada risiko korupsi rendah, sekaligus menunjukkan strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara masif dan efektif," ujarnya.
Sebagai informasi, Governansi Insight Forum merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Roadshow Governansi OJK dalam bentuk forum diskusi, yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Forum tersebut digelar untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas, yang dapat diterapkan di organisasi masing-masing. Khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI yang diselenggarakan KPK setiap tahun.
