Dirut Pupuk Indonesia Minta Pemerintah Lanjutkan Program Gas Murah, Ini Alasannya

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi.
Sumber :
  • Dok. Pupuk Indonesia.

Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Menko Pangan Tegaskan Importir Susu Wajib Serap Produksi Lokal, Jika Menolak Kena Sanksi

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan, HGBT itu sangat diperlukan untuk menjaga harga pupuk tetap rendah, sehingga akan berpengaruh pada hasil pertanian secara nasional.

"HGBT ini berdampak (secara luas). Karena kalau harga gas naik, dampaknya harga pupuk juga akan naik," kata Rahmad di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.

Dari Brasil, Presiden Prabowo Ajak Pelaku Usaha Perkuat Sektor Pertanian

"Menurut kami, HGBT punya dampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional, jadi kami mendorong HGBT ini diteruskan," ujarnya. 

Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rahmad Pribadi meninjau Pabrik 5.

Photo :
  • Dok. PKT
Suzuki Siapkan Wagon R Baru, Harga Rp140 Jutaan Bensin Irit Banget

Rahmad menjelaskan, terdapat 2 hal yang akan terdampak dengan kenaikan harga pupuk yang terpengaruh oleh HGBT tersebut. Untuk pupuk subsidi, hal itu akan membuat tagihan produksi pihaknya akan meningkat.

"Sementara untuk pupuk non-subsidi, maka bisa dipastikan bahwa harga di tingkat petani juga akan meningkat," ujarnya.

Rahmad mengatakan, peningkatan harga pupuk itu nantinya akan membuat masyarakat mengurangi konsumsi pupuk. Apabila angka konsumsi pupuk menurun, maka hal itu pun akan membuat produktivitas para petani anjlok.

Karena itu, lanjut Rahmad, program HGBT itu memang harus dilanjutkan oleh pemerintah. Apalagi, sejumlah kementerian dan stakeholder terkait lainnya juga sudah memberi sinyal positif, mengenai kelanjutan program HGBT tersebut yakni mulai dari SKK Migas, Kementerian ESDM, bahkan hingga Kementerian Perindustrian.

"Kita harapkan (HGBT) bisa dilanjutkan. Karena dari informasi yang kita dapatkan, hal ini sudah mendapat sambutan baik dari SKK Migas, ESDM, dan Kemenperin," kata Rahmad.

"Bahkan saat raker di Komisi IV DPR dengan Kementan, hal ini sudah menjadi salah satu keputusan di mana Komisi IV dan Kementan meminta HGBT diteruskan. Jadi seluruh stakeholder menginginkan HGBT ini diteruskan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya